yang kaya disubsidi, yang kuat didukung, yang berkecukupan difasilitasi, yang di atas diangkat, yang di depan didorong.
Itulah fenomena umum yang terjadi di Indonesia. Para pejabat tinggi yang sudah kaya dan bergaji besar malahan diberikan segudang fasilitas, dari rumah dinas, mobil dinas, bahkan bensin dan listrik untuk mobil dan rumah dinas pun masih disubsidi oleh negara/bumn. Pejabat dengan gaji puluhan bahkan ratusan juta rupiah sebulan masih menuntut fasilitas yang sebenarnya sudah bisa mereka adakan (beli) sendiri.
Kasus BLBI misalnya, untuk membantu orang-orang kaya agar tidak miskin, pemerintah rela menggelontorkan dana ratusan trilliun rupiah, namun apa hasilnya? kebanyakan dari mereka yang diberikan uang trilliunan rupiah itu pada mangkir untuk membayar. Seandainya dana ratusan trilliun rupiah itu untuk membantu rakyat kecil, katakanlah pengusaha kecil dan menengah, berapa ratus pengusaha yang bisa di angkat dan berapa orang lagi yang bisa diserap sebagai tenaga kerja.
Pemberian fasilitas tersebut ibaratnya menggarami lautan, tidak akan memacu kemajuan lebih lanjut. Itu berarti pemborosan keuangan negara.
Mengutip catatan seorang teman, supaya negara lebih hemat hilangkan fasilitas mobil dinas, rumah dinas, uang bensin, dll. fasilitas para pejabat tinggi negara/bumn. Biarkan mereka memfasilitasi diri mereka sendiri, agar negara tidak perlu mengeluarkan dana yang “tidak penting” untuk “menyuapi” para petinggi negeri ini.
Menurut saya, jika logika seperti itu tetap dipertahankan, Indonesia tidak akan pernah bisa maju.
bingung dah….
